JAKARTA(SINDO) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus membuka peluang bergabung dengan pemerintahan.Namun,partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini belum mengeluarkan sikap yang benar -benar konkret karena reshufflekabinet belum terjadi.
”Presiden juga belum mengajak kami berbicara apakah membutuhkan kader PDIP di kabinet atau tidak. Kalau ada tawaran, kami tanya dulu yang diinginkan Presiden. Soal diambil atau tidak, itu urusan nanti,”ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar- Lembaga Puan Maharani di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Puan mengungkapkan,yang sebelumnya disampaikan oleh ayahnya yang juga Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas bahwa simpatisan dan kader PDIP yang bukan pengurus DPP boleh jadi menteri, hanyalah pernyataan pribadi.
Meski demikian, tidak ada larangan bagi Presiden meminang kader atau simpatisan jika dinilai layak membantunya. ”Yang bisa saya katakan adalah tentu saja PDIP mempunyai kaderkader yang mampu dan mumpuni untuk masuk dalam kabinet. Namun, kami harus tahu dulu apa dan siapanya. Sampai sekarang belum ada pembicaraan, tapi kita membuka diri,”paparnya. Meski membuka diri untuk masuk ke pemerintahan, tidak otomatis jika nantinya masuk PDIP akan berada satu barisan dengan koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). PDIP tetap akan menjadi partai penyeimbang sebagaimana hasil Kongres III PDIP di Bali tahun lalu. ”Walaupun masuk tidak akan masuk di Setgab,”tandasnya.
Sebelumnya,Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufiq Kiemas mengungkapkan, bila ada kader PDIP yang masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II asalkan bukan dari fungsionaris DPP, partainya akan mengizinkannya. ”Kalau ada tawaran itu (masuk KIB II), akan kami ambil. Terpenting, kader yang masuk kabinet bukan dari unsur pengurus pusat PDIP,”ujarnya. Menurut suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini, kader partainya yang menjadi menteri memang harus dari luar struktur kepengurusan agar dapat fokus dan profesional menjalankan berbagai tugas pemerintahan. “Jangan sampai kader PDIP yang menjadi menteri masih terganggu dengan keputusan politik. Sebab, itu akan mengganggu agenda kepentingan bangsa,” tandasnya.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengapresiasi sikap PDIP yang membuka diri untuk bisa masuk kabinet.Dia juga mengungkapkan,hal itu tentu akan menjadi pertimbangan bagi Presiden jika nantinya melakukan reshufflekabinet. ”Soal sampai sekarang belum ada tawaran, kami menyerahkan kepada Presiden.Namun menurut kami, Presiden akan mempertimbangkan semua hal jika akan mengambil keputusan,”tuturnya. Menurut Saan, prinsipnya Partai Demokrat dan PDIP selalu membangun komunikasi yang sifatnya strategis untuk kepentingan bangsa ke depan.Menurut dia, dalam komunikasi politik tidak cukup hanya sebatas membicarakan kursi kabinet, tetapi harus lebih menekankan pada kepentingan bangsa.
”Kami terus intensif melakukan komunikasi dengan PDIP khususnya untuk hal-hal strategis bangsa,”ungkapnya. Terkait keinginan PDIP yang tidak akan mau masuk dalam Setgab Koalisi jika kadernya masuk di kabinet, Saan mengungkapkan bahwa secara politik hal itu sulit terealisasi. Sebab, Partai demokrat sebagai pendukung utama pemerintah tentu mengharapkan agar kerja sama terjadi di semua lini. ”Tidak hanya di eksekutif, tetapi juga kerja sama di kabinet,” ujarnya. Sementara itu,Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku tidak keberatan jika PDIP masuk dalam pemerintahan. Dia merasa yakin jika ada jatah kursi kabinet untuk PDIP komposisi dari Golkar tidak akan berubah.
Dia juga menilai dengan masuknya PDIP pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabil karena menjadi kekuatan yang sangat dominan di parlemen nanti. ”Kami sambut dengan gembira dan selamat datang teman PDIP. Silakan Mbak Puan jika masuk kabinet,”ujarnya. Sama seperti Demokrat, Priyo juga menyangsikan SBY akan menerima permintaan PDIP jika tetap tidak mau masuk dalam Setgab Koalisi.Sebab, hal itu akan menimbulkan kerancuan politik.
Pasalnya, posisinya yang tidak jelas sebagai partai pemerintah atau oposisi. ”Kadernya ada di kabinet, tapi tidak berkoalisi di parlemen. Itu yang saya kira Pak SBY tidak akan berkenan,”ungkapnya. (rahmat sahid)
